MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh operasional kepelabuhanan berjalan sesuai regulasi dan standar keselamatan nasional. Komitmen ini diperkuat melalui penyerahan resmi sejumlah Izin Operasi Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan RI kepada Manajemen Pelindo Regional 4.
Penyerahan izin tersebut menjadi langkah penting dalam harmonisasi legalitas operasional pasca-merger Pelindo pada 2021. Selain itu, proses ini merupakan strategi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, kinerja operasional, dan aspek keselamatan di seluruh terminal yang dikelola Pelindo Group.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menjelaskan bahwa pengurusan izin operasi pada 2025 merupakan kelanjutan dari penyesuaian perizinan yang dibutuhkan setelah merger Pelindo pada Oktober 2021. Integrasi bisnis dan perubahan struktur organisasi membuat sebagian besar perizinan perlu diperbarui, termasuk izin operasi pelabuhan umum.
“Penyesuaian perizinan ini adalah bentuk kepatuhan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan dalam memenuhi seluruh aspek legalitas operasional. Kami memastikan seluruh aktivitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan pemerintah,” ujar Abdul Azis.
Sepanjang 2025, Pelindo Regional 4 telah mengajukan 20 Izin Operasi Pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 17 izin telah terbit dan tiga izin lainnya masih dalam proses penerbitan.
Pelindo Regional 4 juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Kepelabuhanan Kemenhub—khususnya tim Subdit IV dan V—atas dukungan dalam proses verifikasi, evaluasi, dan penerbitan izin.Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menegaskan bahwa sinergi antara Pelindo, Kemenhub, KSOP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci kelancaran proses perizinan ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh tim Direktorat Kepelabuhanan serta para Kepala KSOP yang telah memberikan pendampingan dan dukungan penuh. Sebagian besar izin yang kami ajukan telah diterbitkan, baik izin operasi maupun izin dedicated terminal. Ini adalah wujud kolaborasi dan keseriusan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan,” ungkap Yusida.
Pada kesempatan itu, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub bersama para Kepala KSOP menyerahkan Surat Keputusan secara simbolis kepada Executive Director dan para General Manager Pelindo dari berbagai wilayah.
Dongkrak Kinerja dan Keselamatan Pelabuhan
Pelindo menilai bahwa penerbitan izin operasi memberikan kepastian operasional yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas bongkar muat, peningkatan aspek keselamatan (safety), kesesuaian fasilitas dengan jenis komoditas, kepastian regulasi bagi pengguna jasa dan operator terminal, serta penguatan daya saing layanan kepelabuhanan di Indonesia Timur.
Abdul Azis menambahkan bahwa Pelindo akan terus memperkuat kepatuhan terhadap seluruh aturan dan standar nasional, termasuk dalam pengembangan fasilitas pelabuhan di masa mendatang.
“Kami berharap dukungan dari Kementerian Perhubungan terus mengalir sehingga seluruh pelayanan jasa kepelabuhanan yang kami lakukan benar-benar comply dengan regulasi yang ada. Pelindo berkomitmen menjaga integritas operasional dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa,” tukasnya.
Dengan terbitnya sejumlah izin operasi pelabuhan tahun ini, Pelindo Regional 4 semakin mantap dalam meningkatkan pengalaman layanan, memperkuat standar keselamatan, mengoptimalkan potensi terminal sesuai karakteristik komoditas, serta mendukung terwujudnya pelabuhan modern berstandar internasional.
Acara penyerahan izin yang berlangsung di Yogyakarta tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Kepelabuhanan Kemenhub, para Executive Director Pelindo dari berbagai regional, Direktur Operasi Subholding Pelindo Group, para Kepala KSOP, serta General Manager Pelindo dari berbagai wilayah.